source : http://www.suaranews.co/2017/09/yang-ditunggu-pernyataan-presiden.html
Kicauan
konflik yang menerpa puluhan ribu Muslim Rohingya dalam beberapa pekan terakhir
ini kembali menyita perhatian dunia terutama pada Negara mayoritas Muslim. Masalah
Rohingya bukan meledak kali ini saja, tapi sudah berulang kali. Peristiwa
terbaru yang berujung “perburuan militan Rohingya” dan diduga telah menewaskan
2.000-3.000 orang di Rakhine negara bagian di Myanmar yang menjadi tempat
tinggal Rohingya dalam waktu tiga hari, sebetulnya semacam perulangan dari
peristiwa Oktober-November 2016 yang tak pernah usai berbulan-bulan setelahnya.
(dilansir oleh kumparan.com)
Pascaserangan
junta militer Myanmar pada Jumat (25/8) lalu, puluhan ribu warga Rohingya
terpaksa hengkang dari kampung halaman mereka. Pengakuan tentang adanya tindak
kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan terungkap kembali dari mulut puluhan
ribu pengungsi yang baru saja tiba di Bangladesh. Permukiman Rohingya bahkan
diblokade, membuat penghuninya tak bisa pergi bekerja, kesulitan pergi
beribadah ke masjid yang berada di luar area blokade, bahkan sekadar untuk
membeli bahan pangan ke pasar. Melihat krisis yang ada, bukan berarti dunia
internasional diam. Sejak setahun lalu semua tekanan dan intervensi
lembaga-lembaga internasional (PBB, UNHCR, HRW, Amnesti International, dsb.)
belum juga mampu membuat rezim Myanmar berubah dalam mengatasi isu etnis
Rohingya.
Menurut
Bambang, para pengungsi baru inilah yang sangat membutuhkan bantuan. Mereka
tidak memiliki cukup pangan maupun tempat tinggal yang memadai. Terlebih lagi
dengan kondisi mereka yang tak jarang mengalami luka-luka. Dalam waktu dekat
ini, insya Allah amanah kepedulian bangsa Indonesia akan kembali disalurkan
untuk Muslim Rohingya. Rencananya, bantuan yang disalurkan berupa bantuan
pangan, bantuan shelter, dan pelayanan kesehatan.
“Bantuan pangan kali ini diprioritaskan
untuk pengungsi baru yang eksodus akibat peristiwa Agustus ini. Bantuan
tersebut akan didistribusikan secara langsung untuk membantu mereka bertahan
hidup sebentar di tempat yang baru,” ungkap Bambang.
Kemudian
Pemerintah Indonesia mengutuk kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar
terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Presiden Joko Widodo dalam
keterangan persnya di Istana Jakarta Minggu malam (3/9) mendesak kepada
Pemerintah Myanmar, agar menghentikan kekerasan pada etnis Rohingya di negara
tersebut. Serta memberikan akses pemberian bantuan pada etnis Rohingya di
Rakhine.
“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita
menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Dan sore
tadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah berangkat ke Myanmar, untuk
meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar
memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar
memberikan akses bantuan kemanusiaan,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi
menambahkan, Menlu Retno Marsudi juga ia tugaskan untuk menjalin komunikasi
internasional untuk menjalin kerjasama penghentian aksi kekerasan di Myanmar.
“Saya telah menugaskan Menteri Luar Negeri
menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal
PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State,
Bapak Kofi Annan,” tambah Jokowi.
Create by : Adryan Nanda (1510862022)
Email : adryannanda@yahoo.com
Email : adryannanda@yahoo.com
0 coment�rios :
Posting Komentar